Hari OTODA Momentum Memperkokoh Komitmen Tanggung Jawab dan Kesadaran Pemerintah Bombana
FOKUSTENGGARA.COM,BOMBANA-Sekertaris Daerah Kabupaten Bombana, Man Arfa menegaskan Hari Otonomi Daerah Ke-28 adalah momentum memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah Daerah akan amanah dan tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal.
“Serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang,” Ujar Sekda Bombana saat memimpin Upacara Peringatan Hari OTODA di halaman Kantor Bupati Bombana, Kamis, (25/4/2024).
Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengatakan, Otonomi Daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama, yakni tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi.
“Kedua tujuan otonomi daerah ini tidak bersifat eksklusif atau terpisah satu sama lain, namun pencapaian satu tujuan secara tidak langsung akan mempengaruhi percepatan pencapaian tujuan lainnya,” kata Man Arfa.
Dalam konteks Ekonomi Hijau yang merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045, kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan.
“Kementerian Dalam Negeri juga berkomitmen untuk memperkuat fungsinya dalam Fasilitasi Produk Hukum Daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik,” kata Sekda Bombana mengutip pernyataan Mendagri Tito Karnavian.
Setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan Fiskal Daerah.
“Karenanya Mendagri meminta kepada daerah-daerah otonom baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya, diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahterakan rakyat, sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik,” urai Man Arfa
“Selain itu, Mendagri juga meminta kepada daerah yang kemampuan PAD dan fiskalnya baik tetapi IPM-nya masih rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan akses infrastruktur belum baik, perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar tepat sasaran, efektif serta efisien,” tambahnya. (red)
