Tak Diberi Akses Ikut Tes Formasi PPPK 2024 Puluhan Nakes Sambangi DPRD Bombana, Ada Yang Sudah 14 Tahun Mengabdi
BOMBANA, FOKUSTENGGARA.COM-Puluhan Tenaga Kesehatan (Nakes) yang bertugas di Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tanduale, Beserta nakes Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) dan sejumlah perawat Desa di Kabupaten Bombana mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana, Selasa (8/10/2024).
Mereka meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat segera mengambil sikap soal ketidak jelasan nasib seratusan tenaga kesehatan yang telah mengabdi untuk kesehatan masyarakat Bombana.
Saharuddin, Salahseorang Nakes yang mengaku telah hampir 15 tahunan mengabdi mengungkapkan, Ia dan 117 orang rekannya saat ini telah menjadi pihak yang dirugikan, karena tak dapat mengikuti seleksi pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil ataupun Calon Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditahap pertama yang sebentar lagi berlangsung ini.
Alasannya, Saharuddin mengatakan Oleh BKPSDM Bombana ia dan rekannya disebut tidak terdata base di BKN Pusat sebagai tenaga honorer. Ditambah lagi karena status RS Kabupaten Bombana, yang saat ini katanya telah seratus persen berganti menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga mengharuskan ia dan rekannya tidak dilakukan pendataan oleh BKN.
Padahal menurut-nya hal itu seharusnya bukan menjadi alasan yang tepat bagi ia dan sejumlah pihaknya untuk tidak diberi akses mengikuti seleksi formasi PPPK saat ini. Mengingat masa pengabdian ia dan sebagian besar rekannya yang bukan lagi seumur jagung.
“Padahal jika merujuk ditempat lain, banyak diantaranya Rumah Sakit Bahteramas, Rumah Sakit yang sudah 100 persen BLUD masih membuka formasi untuk Nakes karena mereka masuk data base. Kami justru heran di Bombana yang infonya kami dapat masi semi BLUD ( belum 100 persen BLUD) justru tidak bisa,” imbuh Saharuddin.
Karenanya Saharuddin meminta agar DPRD Bombana memberi informasi dengan tegas soal status Rumah sakit andalan Bombana ini. Mewakili seluruh rekannya juga Saharuddin meminta agar persoalan ini DPRD setempat secepatnya menemukan solusi sebelum penutupan pendaftaran penerimaan CPNS/CPPPK 2024, 20 Oktober mendatang.
“Termasuk gaji kami juga Pak, kami ini sudah sejak bulan 6 ini belum pernah diberi honor,” pungkas Sahruddin.
Menanggapi hal tersebut Pimpinan Sementara DPRD Bombana, Iskandar mengatakan akan segera mungkin menyikapi persoalan tersebut. Katanya dalam waktu dekat ini Dewan Bombana akan memanggil semua pihak terkait. Hal itu untuk memastikan penyebab persoalan ini sekaligus memastikan hal ini menjadi kelalaian siapa.
“Kami bertanggung jawab menjembatani dan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Bagaimana sedapat mungkin agar bapak itu segera mendapat jalan keluarnya,” ujar Iskandar.
Sementara itu Saharuddin Anggota Dewan Baru dari Partai Keadilan Sejahtera sepakat dengan pernyataan Iskandar. Menurutnya hal ini adalah persoalan serius yang harus segera diatensi.
“Dalam satu dua hari kedepan ini kita harus mengagendakan rapat khusus untuk mencari titik terang apa yang menjadi penyebab persoalan ini. Kita harus menghadiri pihak Dinkes, Direktur Rumah sakit dan semua pihak terkait supaya teman-teman dengarkan semua, supaya kita evaluasi sama sama,” tegas Aleg mantan Wartawan ini. (Red)
